Pemberdayaan Masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  1. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kab. Dati II Langkat, Prop. Sumatera Utara Tahun 1997 dan 1999

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove dilakukan secara bertahap, baik dengan program fisik maupun dengan progran non fisik. Hal ini dilakukan berdasarkan pada karakter masyarakat yang selalu ingin mendapatkan manfaat langsung dan secepat mungkin. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa binaan, melalui program fisik (beternak itik, budidaya empang paluh alam, pengolahan hasil perikanan, pembuatan gula nipah, budidaya ikan lele dumbo, budidaya udang windu), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove, meningkatkan produktivitas kawasan mangrove, mempertahankan garis pantai dan mencegah timbulnya abrasi pantai, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalamA� teknik pengolahan hasil perikanan, pembuatan gula nipah, serta mendorong peran kelembagaan yang telah ada (LKMD, Karang Taruna, Organisasi Pemuda) dalam memobilisasi masyarakat untuk berperanserta dalam pelestarian hutan mangrove.

Kegiatan pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Langkat dan DeliserdangA� sudah cukup lama yaitu untuk lokasi pemukiman, pertanian, perkebunan, pengambilan kayu untuk kontruksi rumah, bahan baku arang, dan pengambilan daun nipah untuk atap, dinding, tikar maupun untuk pembungkus rokok.

Kegiatan yang dilakukan berupa pembibitan kayu mata buaya (Bruguiera sexangula), penanaman kayu mata buaya, pemeliharaan tanaman, pembuatan silvofihery (lele dumbo dan udang windu), keramba tancap, ternak itik, pelatihan penyadapan dan pembuatan gula nipah, penanaman mangrove sebanyak 41.000 batang bibit (Desa Kwala Besar 30.000 batang dan Desa Telaga Tujuh 11.000 batang). Pembinaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan dan pemantapan 4 kelompok di Desa Kwala Besar dimana jumlah anggota kelompok berkisar antara 10 – 15 orang/kelompok.

peningkatan-peranserta-masyarakat-dalam-pelestarian-hutan-mangrove1 peningkatan-peranserta-masyarakat-dalam-pelestarian-hutan-mangrove2 peningkatan-peranserta-masyarakat-dalam-pelestarian-hutan-mangrove-3 peningkatan-peranserta-masyarakat-dalam-pelestarian-hutan-mangrove-4

 

  1. Kegiatan Uji Coba Pengelolaan Hutan Alam Produksi Oleh Masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Tahun 2000

Pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar Pontianak telah berlangsung cukup lama dan telah memberikan manfaat peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat berupa pengambilan kayu mangrove untuk bahan baku arang, atap nipah dan perikanan. Permasalahan yang teridentifikasi yaitu kegiatan pengambilan kayu mangrove masih illegal karena pengambilannya di kawasan lindung, belum adanya lembaga yang mampu berperan dalam memayungi, membina dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pengrajin arang/atap daun nipah, nelayan, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terutama pemahaman dalam bidang kelembagaan, pemasaran dan teknologi pemanfaatan hasil, serta perencanaan kegiatan pengelolaan hutan dan kehutanan mangrove yang masih lemah.

Hasil studi kelayakan lokasi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang terdapat di lokasi, menunjukkan kondisi ekosistem hutan mangrove tersebut cukup layak untuk dapat dilakukan pengusahaan hutan oleh masyarakat setempat. Lembaga pengelola hutan mangrove yang telah disepakati adalah Kelompok Pengrajin Arang dan Nelayan Terpadu (PANTER) Batu Ampar, dengan pola hubungan kerja dan tata kerja seperti lembaga Koperasi. Lembaga Pendamping mutlak diperlukan untuk mengimplementasikan model yang telah direncanakan, karena pemahaman masyarakat tentang aturan main pengelolaan hutan cukup lemah. Kebutuhan bahan baku arang bakau saat ini masih dibawah ketersediaan bahan baku yang ada. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah, swasta, lembaga pendamping. Pemasaran arang bakau diharapkan memanfaatkan peluang ekspor ke luar negeri, agar tingkat harga yang diterima pengrajin arang lebih baik.

  1. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Hutan Alam Produksi oleh Masyarakat (Secara Partisiatif) di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pontinak, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004

Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan di Indonesia masih sangat besar.A� Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan secara umum masih untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan bersifat tradisional, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat pemanfataan tersebut terhadap ekosistem sangat kecil..A� Maksud dan tujuan penyusunan rencana induk pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat (secara partisipatif) adalah agar pelaksanaan kegiatan kedepan dalam rangka uji coba pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat didasarkan pada rencana yang dibuat bersama.

batas

Rencana induk yang disusun ini adalah hasil kajian dan diskusi dengan masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove yang mereka inginkan. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat ternyata ada empat point penting, yaitu Status Kawasan, Sosialisasi, Kelembagaan dan Zonasi Kawasan. Berdasarkan konsep pegelolaan hutan oleh masyarakat, maka telah dikembangkan zona-zona khusus yang secara struktur sangat strategis dan berpotensi relatif tinggi yang menjadi sumber dampak terhadap fungsi kawasan dan pusat pertumbuhan masyarakat. Zona-zona yang telah direncanakan terdiri dari zona Perlindungan Kawasan, zona Pemanfaatan Tegakan, zona Pembinaaan dan Peningkatan produktifitas Lahan, zona Pemanfaatan Ekosistem dan zona Industri/Pengolahan Bahan baku.

Rencana tindak pengelolaan kawasan terdiri atas: pemantapan dan penetapan lokasi pemanfaatan kawasan, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat. Sedangkan operasional rencana kegiatan pengusahaan hutan (prakondisi) dilakukan mulai dari rencana penataan areal kerja sampai dengan rencana penanaman / rehabilitasi. Rencana tindak pengelolaan usaha / bisnis ditetapkan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hasilo perikanan, dan pemanfaatan hasil sekitar hutan. Kelembagaan yang telah terbentuk perlu diperkuat dan dikembangkan terutama pengembangan jeni-jenis usahanya. Kepastian areal kerja merupakan dasar utama dalam pengelolaan hutan secara lestari yang akan dilaksanakan oleh masyarakat (Koperasi Panter).

  1. Pengembangan Desa Pesisir Teluk Nibung dan Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2005

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud memberikan dorongan, arahan serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya lingkungan-ekosistem, serta memperkuat kelembagaan desa dalam kerangka yang terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Pontianak.

Dengan terlaksananya kegiatan diharapkan dapat tersedianya data dan informasi tentang isu-isu pemanfaatan, kondisi biofisik dan kimia lingkungan ekosistem peisir (mangrove), sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, dan kegiatan pengelolaan ekosistem beserta jenis-jenis pemanfaatannya di wilayah desa yang akan dikembangkan; tercapainya kesadaran dan kesamaan persepsi diantara para pihak (stakeholders) tentang pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir desa secara berkelanjutan; tersusunnya program dan penataan tentang pengelolaan ekosistem berdasarkan klasifikasi status kawasan dalam kaitannya dengan aspek ekologis, sosial-ekonomi-budaya, dan kelembagaan; tersusunnya Profil Desa, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Pesisir Desa; serta meningkatnya peran kelembagaan sektor terkait dalam pengelolaan ekosistem yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: koordinasi dan sosialisasi mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat desa, identifikasi isu dan permasalahan, penyusunan profil desa, penyusunan draft rencana pengembangan sumberdaya pesisir, penyuluhan lingkungan, pembentukan daerah perlindungan mangrove, rehabilitasi mangrove, pelatihan budidaya kepiting, pelatihan pembuatan minyak kelapa murni, penyusunan draft peraturan desa, pendampingan dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi.

  1. Program Perencanaan dan Pengembangan Terpadu Desa Pesisir di Kabupaten Pontianak Tahun 2006

Kegiatan pengembangan terpadu desa pesisir di Kabupaten Pontianak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, meningkatkan kemampuan SDM dalam budidaya keramba jaring apung (KJA), meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budidaya KJA, meningkatkan sanitasi lingkungan dan menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan.

Isu dan permasalahan yang teridentifkasi di lokasi kajian adalah rendahnya kualitas SDM, degradasi hutan mangrove, kendala pemasaran hasil-hasil perikanan dan pertanian, belum berkembangnya usaha budidaya perairan, serta minimnya sarana dan prasarana transportasi dan terbatasnya jaringan irigasi pertanian

program-perencanaan

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain perencanaan pengembangan budidaya ikan kerapu, pencanaan pemeliharaan kerapu sistim KJA,A� pelaksanaan pengembangan budidaya ikan kerapu, pelaksanaan kegiatan sanitasi berupa pembangunan WC, pembangunan sumur bor dan penampungan air. SedangkanA� kegiatan pelatihan yang telah dilaksnakan antara lain: pelatihan kesadaran lingkungan, pelatihan pelestarian mangrove dan pelatihan pengolahan hasil perikanan.

imred